Telah dimuat pada Harian Seputar Indonesia, 26 Mei 2008

Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional di Gelora Bung Karno, Jakarta, 20 Mei lalu terkesan begitu mewah dan megah. Pertama, karena acara kolosal itu diselenggarakan malam hari, yang tentu saja menghabiskan biaya lebih besar dibanding jika dilaksanakan siang hari. Kedua, karena lebih dari 100.000 orang terlibat dalam rangkaian acara yang kepanitiaannya diketuai oleh Mensesneg Hatta Rajasa tersebut. Ada paduan suara, tari-tarian, dan aneka manuver oleh pasukan TNI dan polisi, dan atraksi-atraksi lain yang menambah maraknya acara berdurasi kurang-lebih dua jam itu.

Yang tak kurang pentingnya adalah peluncuran slogan “Indonesia Bisa” oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai semangat kebangkitan bangsa dari keterpurukan. Dalam pidatonya yang disiarkan seluruh stasiun televisi itu Yudhoyono berkata: “Dengan sumber daya yang kita miliki, Indonesia harus bisa menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan sendiri, tidak didikte oleh negara mana pun, bebas, dan mandiri.” Hal-hal lain yang dikatakannya adalah, bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang mandiri sehingga mampu mengatasi seluruh masalah dan tantangan yang dihadapi, dan dapat mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, yaitu menjadi bangsa yang sejahtera dan berdaulat. Bangsa Indonesia juga harus mengembangkan kemampuan daya saing yang tinggi, sehingga Indonesia bisa unggul dengan sikap yang produktif dan inovatif.

Kata “bisa” dalam sebuah slogan agaknya memang khas Yudhoyono, sebagaimana di awal kepemimpinannya ia juga mengusung slogan “Bersama Kita Bisa”. Namun kini, setelah empat tahun ia memimpin Indonesia, kita patut mempertanyakan soal “bisa” itu. Sungguhkah kita memang bisa? Mengapa dalam pekan-pekan terakhir ini kian banyak saja mahasiswa dan pelbagai kelompok masyarakat yang berdemo menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)? Benar, kebijakan ini bukanlah sebuah keputusan yang mudah. Kalaulah bisa, Yudhoyono tentu tidak segampang itu melanggar janjinya dulu untuk tidak menaikkan harga BBM hingga 2009. Kalaulah kepadanya disodorkan data hasil penelitian Lembaga Survei Nasional (LSN) selama Maret 2008 di 33 provinsi, yang menyebutkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap SBY-JK menurun sekitar 20,6 persen, boleh jadi Yudhoyono akan berkata: “I don’t care”. Dengan sikap itu bukan berarti Yudhoyono tak butuh lagi popularitas. Hanya saja, baginya, lebih penting menyelamatkan APBN. Artinya, jika harga BBM tidak dinaikkan, beban subsidi APBN kian parah. Karena itulah maka subsidi BBM harus dikurangi.

Namun, bukankah kenaikan harga BBM pun niscaya berdampak buruk terhadap inflasi, kenaikan harga sejumlah barang (yang bahkan sudah terjadi sejak beberapa pekan lalu), bertambahnya jumlah orang miskin, dan pelbagai keresahan lain akibat meningkatnya derita rakyat? Baiklah, pemerintah telah siap dengan solusinya: Bantuan Langsung Tunai (BLT). Untuk menilai program BLT tidak tepat dijadikan solusi sebenarnya tidak diperlukan analisis ekonomi yang terlalu rumit. Cukuplah kita mengingat bahwa dalam rangka penyaluran BLT itu, antara 2005-2006, telah terjadi kekisruhan di beberapa tempat yang sampai menelan korban jiwa (tak heran jika kini BLT diplesetkan sebagai “Bantuan Langsung Tawuran”). Betapapun jumlah rakyat yang tewas itu sedikit, namun tetap saja harga jiwa manusia lebih mahal dari apa pun. Apalagi, bukankah para korban BLT itu seharusnya juga dipandang sebagai bagian dari “kekitaan” dalam slogan “Bersama Kita Bisa”?

Kekecewaan banyak pihak terhadap Yudhoyono hari-hari ini sebenarnya tidaklah sekonyong-konyong. Popularitasnya anjlok bukanlah semata karena rencananya menaikkan harga BBM. Melainkan, karena sudah lama ia tidak lagi menjadikan rakyat yang memberikan suara kepadanya dalam Pilpres 2004 sebagai bagian dari “kekitaannya” itu. Alih-alih berupaya mendengar the voice of the voiceless itu, tak dapat dimungkiri bahwa Yudhoyono lebih memedulikan pelbagai kepentingan politik di Senayan. Buktinya, antara lain, selama tiga kali merombak kabinet, keinginan dan tuntutan partai-partai politik itulah yang lebih diakomodirnya. Padahal, apa pun kebijakannya, sepanjang semua itu berorientasi kebaikan rakyat, bukankah ia seharusnya yakin bahwa rakyat selalu mendukungnya? Jadi, ia mestinya siap mengambil risiko untuk tidak populer di mata para elit politik daripada tidak populer di mata rakyat.

Terkait misinya untuk menyelamatkan APBN, maka mestinya sejak jauh hari Yudhoyono menegaskan perlunya penghematan anggaran negara. Bayangkan, di masa krisis keuangan pun ternyata masih banyak legislator yang gemar melakukan studi banding ke mancanegara. Ada lagi proyek renovasi rumah dinas, proyek pengadaan server komputer dan laptop, dan lainnya. Tidakkah jika Yudhoyono menyoroti hal-hal seperti itu rakyat niscaya mendukungnya? Tentu masih banyak contoh yang dapat dikemukakan terkait pos-pos anggaran yang tidak produktif di legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga lainnya. Soalnya adalah, mengapa tidak sejak jauh hari Yudhoyono menyerukan “bersama kita menghemat” demi menyelamatkan APBN? Mengapa bukan proyek Ujian Nasional, misalnya, yang dipotongnya dari anggaran negara? Bukankah kebijakan eksekutif yang sudah banyak dikritisi rakyat itu pun bahkan kalah di pengadilan?

Sebenarnya masih banyak yang patut dipertanyakan dari kepemimpinan Yudhoyono. Suatu kali, dalam sebuah diskusi panel politik, seorang seniman yang juga ketua umum sebuah partai politik mengatakan begini tentang Yudhoyono. “Is he a good man? Yes. Is he a good leader? No.” Alasannya, menurut dia, pemimpin identik dengan risk taker. “Dan Yudhoyono bukanlah seorang risk taker,” kata seniman sekaligus politikus itu. Dalam hati saya langsung berespon: “Ia benar.” Itu sebabnya, sebelum dia berkata begitu, saya sudah terlebih dulu memaparkan data tentang “hanya dua kali” Yudhoyono menunjukkan sikap tegasnya di hadapan publik. Pertama, dalam kasus tewasnya seorang praja di IPDN (2007). Kedua, dalam kasus diculiknya bocah Raisya (2007). Mungkin terkait itu pula mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengatakan diperlukan nyali luar biasa untuk menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang. “Kalau tidak maka tidak bisa membenahi negeri bermasalah ini,” katanya dalam sebuah diskusi politik, 16 Mei lalu.

Jadi, terkait “Indonesia bisa”, tak perlu diragukan kita memang bisa. Sebab, kita punya banyak modal. Dalam hal intelektualitas, terbukti kita mampu meraih juara olimpiade fisika berkali-kali. Di bidang olahraga, kita pun punya juara-juara bulutangkis dan tinju. Dalam hal sumber daya alam, tak dapat disangkal Indonesia kaya. Dalam hal sumber daya sosial pun, faktanya rakyat Indonesia adalah jutaan orang yang mampu bertahan di tengah kesulitan dan penderitaan yang tak henti-hentinya melanda. Pelbagai komponen bangsa ini juga solid, sehingga Indonesia mampu bertahan sebagai sebuah negara kesatuan meski telah kerap menghadapi rongrongan disintegratif. Secara sistemik dan struktural, Indonesia pun telah banyak direformasi, sehingga diakui sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia.

Dengan beberapa modal itu saja, Indonesia jelas dapat menjadi bangsa unggul di masa depan. Hanya saja ada catatannya: asalkan para pemimpin dapat dijadikan panutan oleh rakyat. Dengan itu berarti, harus terjadi kebangkitan moral dan karakter secara nasional. Namun, dikarenakan budaya masyarakat kita yang masih “bapakisme”, maka para pemimpinlah yang seharusnya menunjukkan keteladanan itu. Untuk itulah mulai sekarang kita harus mempersiapkan secara serius agar pesta demokrasi 2009 nanti menghasilkan demophili: para elit politik yang betul-betul sesuai harapan rakyat, yakni yang berintegritas, berkualitas, dan berorientasi rakyat. Jika para elit politik nanti betul-betul demophili, maka “Indonesia Bisa” kelak bukanlah sekedar slogan. Sebab, kepentingan mereka niscaya adalah merawat dan mengembangkan modal-modal besar yang kita miliki itu.