Telah dimuat pada Harian Batak Pos, 24 September 2008
Masih ingat salah satu tema kampanye yang diusung (calon gubernur) Fauzi Bowo tahun silam? “Jakarta untuk Semua”, itulah jawabannya. Tidak istimewa dan tidak pula menarik, kalau boleh dibilang begitu. Karena, Jakarta adalah ibukota Indonesia dan sebuah metropolitan. Masakan fakta tersebut dapat disangkali dengan menjadikan “Jakarta bukan untuk semua”? Indonesia sendiri, sebagai bangsa, terdiri atas lebih dari duaratus juta orang yang beranekaragam latar belakang agama dan etniknya. Maka, sungguh tepatlah jika semboyan kita sebagai bangsa adalah “Bhineka Tunggal Ika” (Beranekaragam tetapi Satu Jua).
Makanya, sekali lagi, apa yang istimewa dan menarik mengusung tema “Jakarta untuk Semua”? Tapi mungkin, mengingat konteksnya adalah kampanye politik untuk memenangi jabatan kepala daerah, dan faktanya ada banyak partai politik yang terlibat di dalamnya, maka tema itulah yang diusung tinggi-tinggi oleh Fauzi Bowo saat itu. Jadi, mungkin, kata “semua” dalam tema kampanye tersebut maksudnya adalah “semua kekuatan politik”, “semua orientasi politik”, dan/atau “semua ideologi politik”.
Namun, di luar konteks politik, apakah Jakarta memang betul-betul untuk semua orang dari berbagai agama dan etnik? Jawabannya absolut: ya. Sebab, sekali lagi, Jakarta adalah ibukota Indonesia dan sebuah metropolitan yang dihuni dan dikunjungi orang-orang dari berbagai pelosok Indonesia dan bahkan mancanegara. Jadi, tak mungkin Jakarta dibuat menjadi sebuah wilayah eksklusif seperti — misalnya — Nanggroe Aceh Darrusalam.
Kendati begitu, agak mengherankan sebenarnya jika keberadaan Jakarta yang pluralistik ini harus terus-menerus diingatkan kepada siapa saja untuk secara bersama-sama dijaga dan dirawat. Seolah, ada potensi yang mengancam kalau-kalau Jakarta kelak berubah menjadi sebuah kota besar yang bukan untuk semua. Atau, Jakarta tetap menjadi sebuah kota besar untuk semua, namun tidak ramah kepada komunitas-komunitas yang tergolong minoritas secara primordialistik di dalamnya. Benarkah demikian?
Setahun silam, dalam Perayaan Paskah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jakarta di Gedung Aneka Bakti Departemen Sosial, Jakarta, Wakil Gubernur Fauzi Bowo melontarkan pernyataan bahwa Pemda DKI Jakarta menjamin kebebasan beragama bagi umat kristiani. “Karena itu saya mengajak anggota DPRD DKI untuk secara bersama memberi pengertian kepada sesama umat supaya terbangun keharmonisan yang kita dambakan,” katanya (Sinar Harapan, 28 Mei 2007). Menurut calon gubernur DKI Jakarta itu, di wilayah Jakarta perlu dibangun keharmonisan dan kebersamaan. Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk bahu-membahu membangun keharmonisan ini. “Ini adalah tugas kita bersama,” katanya lagi.
Kini, setahun sesudah Perayaan Paskah 2007 itu berlalu, entah apa yang ada di hati dan benak Gubernur Fauzi Bowo tatkala menyaksikan kurang-lebih 1600 orang yang bermukim di Jakarta harus menjadi nomadis lantaran tempat mereka berteduh dan beraktivitas selama ini disegel polisi. Mereka, sebagian besar, adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar atau STT Setia, yang kampus dan asramanya berlokasi di Kampung Pulo, Pinangranti, Kecamatan Makasar, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sudah sejak 1997 kampus itu berada di sana, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pun telah pula dikantongi. Tetapi, mengapa sejak beberapa bulan silam mereka tergusur dari sana dan hingga kini tak bisa kembali?
Ada sejumlah warga yang tak menyukai keberadaan mereka di sana, dan karena itulah konflik di antara kedua pihak itu akhir Juli lalu terjadi. Tetapi, mengapa kemudian kampus dan asrama STT Setia harus disegel pihak kepolisian? Alih-alih memberikan solusi, polisi selaku aparat keamanan yang wajib melindungi semua warganya justru telah membuat para mahasiswa STT Setia sejak itu terpaksa hidup merana karena harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Apa pula yang sudah dilakukan pihak Pemda DKI Jakarta, mulai dari Lurah, Camat, Walikota, sampai Gubernur? Alih-alih mengupayakan agar kedua pihak yang berkonflik itu berdamai dan hidup bersama dalam keharmonisan, faktanya hingga kini para mahasiswa STT Setia itu tidak bisa hidup dan beraktivitas secara normal sebagaimana sebelumnya. Selama beberapa bulan, sejak akhir Juli lalu, telah dua tempat “pengungsian” mereka singgahi. Yakni, Wisma Transito, Duren Sawit, dan dan Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Kini, sejak 4 September lalu, mereka harus pindah lagi ke eks kantor Wali Kota Jakarta Barat di Jalan Letjen S Parman, Jakarta Barat.
Entah sampai kapan mereka dapat hidup dan beraktivitas di lokasi “pengungsian” yang baru itu, kita tak tahu. Namun, satu hal yang kita tahu adalah: Pemda DKI Jakarta beserta aparat keamanannya telah kalah terhadap sejumlah warga sipil yang menghendaki civitas akademika STT Setia hengkang dari Kampung Pulo. Yang juga kita tahu adalah: Pemda DKI Jakarta beserta aparat keamanannya telah gagal memberi rasa aman bagi sebagian besar civitas akademika STT Setia di kampus dan asrama yang telah dibeli dan dibangun secara sah di Kampung Pulo.
Kita prihatin akan hal itu. Sebab di Jakarta, ibukota Indonesia, negara yang telah semakin demokratis itu, pada kenyataannya masih banyak orang yang tak mampu hidup berdampingan dalam keanekaragaman secara harmonis. Sebab di Jakarta, metropolitan nan modern dan megah itu, pada kenyataannya masih banyak warga yang gemar bertindak berlandaskan irasionalitas dan imoralitas. Inilah paradoks yang sulit dimengerti. Sebab bukankah mestinya demokratisasi dan modernisasi seiring-sejalan dengan berkembangnya rasionalitas dan moralitas?
Kita juga prihatin, sebab paradoks itu pada saat bersamaan juga disertai munculnya fenomena negara lemah, karena pemerintah daerah ibukota beserta aparat keamanannya tak mampu memberi rasa aman dan menjamin sejumlah warga yang bermukim dan beraktivitas di dalamnya dapat menikmati hak-haknya secara wajar. Apalagi, di tengah konflik yang berkecamuk beberapa bulan silam itu, seorang pejabat pemerintah setempat sempat melontarkan imbauan agar pihak yang “minoritas” tahu diri.
Tak bisa tidak, sekarang kita harus meminta Gubernur Fauzi Bowo menjawab pertanyaan ini secara serius: sungguhkah Jakarta untuk semua? Dalam konteks ini, apakah “semua” hanya berarti “semua kekuatan politik”, “semua orientasi politik”, dan/atau “semua ideologi politik” atau termasuk juga “semua warga yang bermukim dan beraktivitas di dalamnya”? Jika jawaban Fauzi juga mencakup “semua warga yang bermukim dan beraktivitas di dalamnya”, maka ke depan program-program pencerahan segenap warga Jakarta agar mampu hidup bertoleransi terhadap perbedaan kiranya harus dipikirkan dan diupayakan secara serius. Selain itu, kepada setiap pejabat pemerintahan dan aparat keamanannya juga harus terus-menerus ditanamkan motivasi agar berani bertindak tegas di saat-saat mereka menghadapi persoalan-persoalan yang di dalamnya terjadi pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.
Selaku Kepala Daerah DKI Jakarta, Fauzi hendaknya juga menyadari bahwa bukan hanya memperluas ruang-ruang terbuka hijau yang merupakan agenda penting bagi Jakarta sebagai ibukota Indonesia maupun metropolitan, tetapi juga membuat segenap warganya secara sadar ikut berpartisipasi aktif dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai wilayah yang aman dan ramah untuk semua.
