Telah dimuat pada Majalah Mimbar Politik, Edisi 6, 23-29 Juni 2009
Politik Pragmatis dan Niraltruistik
Oleh Victor Silaen
Realistikkah kita berharap banyak hal yang positif di balik reformasi Indonesia yang sudah bergulir lebih dari sepuluh tahun ini? Ataukah kita masih harus prihatin karena modernisasi politik itu tak diimbangi para politisi tua dan muda dengan meningkatnya kualitas berpolitik dan semakin murninya motivasi mereka untuk menjadi wakil rakyat?
Pileg 9 April lalu yang kacau-balau itu kini telah menghasilkan para elit politik yang tak lama lagi akan dilantik. Apa boleh buat, rasanya kita masih harus terus prihatin menyaksikan kiprah mereka nanti di DPR, DPRD, dan DPD. Sebab, sebagian besar mereka bukanlah orang yang sudah matang di bidang politik. Alasannya, pertama, mereka berhasil meraih suara terbanyak untuk posisi terhormat itu hanya gara-gara didukung kekuatan duit. Heran sekali, apa sebenarnya yang membuat mereka sanggup mengeluarkan ratusan juta bahkan miliaran rupiah demi sebuah kursi politik? Tak terbayang bagaimana bentuk ikatan yang terjalin nanti antara rakyat dan wakilnya; entahkah ikatan penyambung lidah rakyat dan penyampai aspirasi ataukah ikatan pembeli suara dan penjaja dukungan.
Kedua, mereka adalah anak dari “bangsawan politik” (pejabat tinggi negara atau elit politik senior yang sedang berkuasa). Mereka menang karena kekuatan birokrasi dan lembaga yang dipimpin keluarga dan kerabat mereka membantu mereka habis-habisan. Kita ragu, bagaimana nanti jika kader-kader politik karbitan itu harus berjuang gigih demi rakyat? Bermodal pengalaman dan wawasan yang minim, apa yang akan mereka kerjakan nanti? Duduk diam bagaikan anak manis? Kita tak butuh orang-orang seperti itu di parlemen. Kita butuh para penyambung lidah rakyat, yang di setiap sidang selalu mampu berargumen rasional demi keputusan-keputusan yang terbaik dan prorakyat.
Ketiga, mereka yang habitus lamanya bukan di bidang sosial politik (selebriti, pengadu nasib, atau bidang-bidang lain yang benar-benar jauh dari hiruk-pikuk persoalan-persoalan sosial politik). Kita khawatir mereka tak cakap dalam kerja-kerja legislatif, sehingga bakal menambah produk-produk legislasi yang tak berpihak pada kepentingan rakyat. Belum lagi jika mereka kelak menyadari dan merasa “kurang cocok” menjadi anggota dewan, sehingga perlahan-lahan menghilang atau kerap bolos, sehingga sia-sialah keberadaan mereka di sana.
Sekarang lihatlah, belum lagi para wakil rakyat itu dilantik, akrobat politik yang memuakkan telah berulang kali mereka pertontonkan. Itulah koalisi, yang bertujuan menghimpun berbagai kekuatan politik demi terbentuknya kekuatan politik baru yang lebih besar sekaligus efektif di eksekutif maupun legislatif nanti. Jika berhasil, koalisi niscaya membuahkan hal-hal yang baik dalam kerja-kerja wakil rakyat maupun anggota kabinet nanti. Ujung-ujungnya rakyat jugalah yang senang dan niscaya lebih sejahtera.
Tapi, bagaikan “panggang jauh dari api”, koalisi para elit politik itu bukanlah demi rakyat. Berulangkali mereka merapat ke sana-sini, semuanya secara gamblang menunjukkan bahwa yang menjadi tujuan utama adalah kepentingan bagi-bagi. Maka benarlah kata ahli komunikasi politik Harold Laswell: ”Politik adalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana”. Entahlah di mana rakyat berada dalam pertimbangan mereka. Mungkin di urutan nomor sepatu, karena yang terutama adalah diri dan kelompok sendiri.
Jika kita memerlukan bukti untuk itu, cobalah bertanya kepada Effendi MS Simbolon tentang apa yang mendorong terbentuknya Pansus Orang Hilang di DPR, Oktober 2008, yang diketuai olehnya. Awalnya, pansus ini berencana akan memanggil empat mantan jenderal: Wiranto, Prabowo, Sutiyoso, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Dikarenakan keempat orang itu telah diketahui publik saat itu sebagai bakal calon presiden (capres), maka komentar-komentar sumbang pun muncul bahwa Pansus Orang Hilang tak lain hanyalah taktik politik untuk menjegal langkah keempat tokoh itu maju dalam Pemilu 2009.
Benarkah? Sulit memastikannya. Apalagi dalam politik tak ada yang benar-benar “hitam” atau “putih” saja. Selalu ada yang “abu-abu”, sehingga karena itulah kalkulasi politik kerap sulit diduga hasil akhirnya. Tapi yang sudah jamak diketahui, politik identik dengan kekuasaan dan kekuasaan identik dengan kepentingan. Jadi, orang berpolitik tentu karena ada kepentingan yang ingin dicapainya. Wajar dan kita pun bisa menerimanya, jika kepentingan itu benar-benar berorientasi rakyat.
Jadi, di situ ada altruisme sebagai faham yang niscaya dihayati oleh setiap aktor politik. Dengan altruisme berarti rakyatlah yang menjadi keutamaan dalam setiap kebijakan yang dirancang dan diputuskan dalam proses-proses politik. Berdasarkan itulah para politisi niscaya rela berkorban demi rakyat. Tak usahlah muluk-muluk bicara soal gaji yang rela diberikan untuk rakyat, cukuplah soal waktu dan energi yang mereka berikan untuk sungguh-sungguh memikirkan nasib rakyat. Itu saja, karena dengan itulah sesungguhnya mereka sudah berkorban untuk rakyat.
Begitulah jika berpolitik merupakan wahana untuk berkarya, bukan untuk bekerja, demikian menurut filsuf politik Hannah Arendt. Jika politik untuk bekerja, maka yang dicari adalah keuntungan bagi diri sendiri. Lain halnya jika politik untuk berkarya, maka di baliknya ada dorongan untuk melakukan, menghasilkan, dan memberi yang terbaik bagi sebanyak-banyaknya orang. Sebab, karyanya memang bukan semata untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain. Tak heran kalau ia sendiri selalu terdorong untuk meningkatkan kompetensi.
Sekarang, apa yang hendak dikatakan para wakil rakyat dari Pansus Orang Hilang itu dengan bersandingnya Megawati Soekarnoputeri dan Prabowo Subianto sebagai pasangan capres-cawapres di ajang Pilpres 2009 ini? Masihkah mereka bersemangat meneruskan kerja-kerja politik demi mengungkap tuntas kebenaran di balik kasus orang-orang yang hilang di era Soeharto itu? Peduli apa, yang penting manfaatnya bagi “kita” dan bukan bagi yang lain. Begitulah cara berpikir “kita” versi para politisi itu. Pragmatis. Jadi, jika pansus sudah terbukti tak membawa hasil apa-apa, pilihannya hanya dua: bubarkan diam-diam atau biarkan rakyat lupa. Tak perlu ada pertanggungjawaban.
Jelas tak ada idealisme di sana, baik untuk menegakkan hukum dan menghormati hak asasi manusia, apalagi karena alasan tak tahan mendengar rintihan pilu anggota keluarga orang-orang hilang itu. Yang ada hanyalah kepentingan: bukan demi rakyat, melainkan untuk bagi-bagi kekuasaan di antara sesama politisi. Jadi, percumalah membentuk Pansus Orang Hilang itu. Sia-sialah anggota keluarga para korban penghilangan paksa itu datang dan berharap kepada wakil rakyat yang terhormat itu di DPR. Mungkin jauh lebih baik berjuang saja terus dengan “aksi kamisan” mereka di depan Istana Merdeka. Siapa tahu kelak pesan-pesan di balik aksi damai wong cilik itu bergema semakin luas ke seantero dunia.
Apa boleh buat, kita masih harus bersabar menyikapi politik Indonesia yang masih “begitu-begitu” saja aktor politiknya. Di sini, di negeri yang selalu menjunjungtinggi agama ini, politik memang belum mengindahkan etika, karena para elit politiknya cenderung pragmatis dan niraltruistik. Maka, janganlah berharap banyak pada hasil pemilu tahun ini – baik pileg maupun pilpres.
* Dosen Fisipol UKI.
