Dimuat pada Harian Suara Pembaruan, 25 Juli 2009

Oposisi dan “Disconnecting”
Oleh Victor Silaen

Meski KPU belum mengumumkan hasil penghitungan suara Pilpres 8 Juli lalu, namun hasil penghitungan cepat sejumlah lembaga telah memprediksi bahwa kemenangan telak diraih oleh pasangan SBY-Boediono. Karena perolehan suara kandidat capres-cawapres Nomor 2 ini lebih dari 50%, maka tak diperlukan pilpres putaran kedua. Itu berarti, kalau tak ada aral-melintang, 20 Oktober mendatang SBY-Boediono akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2009-2014.

Sementara Partai Golkar, yang mengusung Jusuf Kalla sebagai capres, harus menerima kenyataan pahit dengan perolehan suara di bawah 15%. Menyikapi realitas politik aktual ini, sejumlah pihak cenderung menyarankan Partai Golkar untuk menjadi oposisi. Sangat logis, setidaknya berdasarkan dua alasan ini. Pertama, karena Partai Golkar bukan saja kalah, tapi juga kalah telak. Kedua, karena dari awal Partai Golkar sudah memosisikan dirinya menjadi kompetitor SBY.

Dalam politik, itulah yang disebut oposisi. Secara sederhana dapat diartikan bahwa kubu yang bersangkutan mengambil posisi “berlawanan” dengan kubu yang berkuasa. Dalam konteks Partai Golkar, karena dari semula ia secara sadar memosisikan diri di pihak yang “melawan” SBY dalam Pilpres, maka sangatlah logis jika ia kemudian juga secara sadar memutuskan untuk menjadi oposisi terhadap SBY yang (akan) menjadi penguasa 2009-2014. Itu berarti, jika konsisten, Partai Golkar siap untuk tak ikut ambil bagian di dalam pemerintahan yang akan dibentuk SBY setelah dilantik menjadi presiden 1 Oktober nanti.

Maka, alangkah mengejutkan ketika tiba-tiba muncul wacana alternatif bahwa kemungkinan besar Partai Golkar masih ingin bersama-sama dengan SBY di dalam pemerintahan mendatang. Tidakkah ini sebentuk sikap inkonsisten? Bukankah bersama-sama dengan SBY secara politik berarti berkoalisi? Dan kalaulah akhirnya berkoalisi, mengapa tak dari awal saja menawarkan diri untuk mendukung SBY sebagai capres dalam Pilpres lalu?

Sejauh ini memang belum diketahui keputusan seperti apa yang akan diambil Partai Golkar. Kalau benar nanti ia merapat ke kubu SBY di eksekutif, maka Partai Golkar secara tak langsung telah memberikan pembelajaran politik yang tidak baik kepada publik. Partai Golkar secara sadar maupun tak sadar telah menjadikan politik sebagai permainan, alih-alih perjuangan. Dengan permainan yang dimaksud adalah sebentuk aktivitas bersenang-senang yang tak punya konsekuensi apa-apa. Kalau atau menang nyaris tak berbeda, karena tak ada hal yang secara serius ingin diraih atau dipertaruhkan. Sedangkan pertandingan justru sebaliknya: perjuangan meraih kemenangan merupakan sebentuk aktivitas yang berisiko kalah, namun di balik itu ada tekad untuk memperbaiki diri dan berjuang lebih keras untuk pertandingan berikutnya.

Politik sejatinya adalah perjuangan, bukan untuk kesenangan diri sendiri, melainkan demi kebaikan orang banyak. Inilah yang harus disadari oleh kekuatan manapun yang telah turut ambil bagian dalam arena kompetisi berebut suara rakyat dalam Pilpres lalu. Pihak yang tak berhasil meraih suara terbanyak dari rakyat seharusnya berbesar hati untuk kemudian mengevaluasi diri mengapa itu bisa terjadi. Dari titik itu kemudian mereka melakukan langkah-langkah konsolidasi internal untuk kemudian menyusun perencanaan matang jangka pendek, menengah, dan panjang agar dapat meraih kemenangan dalam kompetisi berikutnya. Dalam kasus Partai Golkar yang untuk pertama kalinya kalah telak dalam sebuah kompetisi menuju Istana Merdeka, langkah konsolidasi seharusnya disusul dengan upaya penguatan kelembagaan dan pencitraan partai. Karena itulah maka periode lima tahun mendatang harus dijadikan momentum penting untuk melakukan pekerjaan besar tersebut.

Secara politik, menjadi oposisi sesungguhnya merupakan posisi yang terhormat. Sebab di sisi lain, tak dapat disangkal bahwa mereka yang berkuasa cenderung korup dan status-quo bila tak ada pihak-pihak lain yang mengawasi dan mengkritisinya. Khususnya bagi Partai Golkar, kehormatan itu juga merupakan sebuah tantangan sekaligus ujian untuk memenuhi janjinya dulu: “disconnecting” dengan masa lalu. Apa maksudnya?

Tanggal 20 Oktober 1998, di saat merayakan usianya yang ke-34, Golkar — yang selama enam kali pemilu era Orde Baru dikenal sebagai organisasi sosial politik (orsospol) terbe¬sar — secara resmi berubah menjadi partai politik (parpol). Partai Golongan Karya, demikian nama barunya. Nyaris tak ada bedanya, kecuali tambahan kata “partai” di depannya. Pada 7 Maret 2009, partai “baru” ini pun dideklarasikan di Stadion Utama Senayan, Jakarta, dengan sebuah janji politik untuk “disconnecting” terhadap masa lalu.

Selama menjadi pilar kekuatan utama Pemerintah Orde Baru, sejak Pemilu 1971, Golkar selalu menampik disebut parpol. Padahal dalam pemilu, orsospol berlambang pohon beringin ini tak ubahnya PPP dan PDI yang sama-sama bersaing berebut suara rakyat. Bedanya, pegawai negeri sipil (PNS) boleh masuk Golkar, sedangkan masuk PPP dan PDI tak boleh. Perangkat hukum untuk merasionalkan kebijakan politik Orde Baru itu tersedia, yakni UU No. 3 Tahun 1985 tentang Parpol dan Golkar. Berdasarkan itu berarti, semua PNS yang menjadi kader Golkar bukanlah aktivis politik. Mereka hanya “orang-orang yang berkarya” untuk negara melalui Golkar yang notabene bukan sebuah parpol. Selain itu, di MPR pun Golkar masih mendapatkan jatah kursi melalui apa yang disebut “utusan golongan”.

Cerdik tapi sekaligus “busuk” dan tak memberikan pembelajaran politik yang baik kepada publik. Dan selama Soeharto menjadi presiden, selama itu pula Golkar menikmati kedigdayaannya di pentas politik nasional. Namun, selekas Soeharto berhasil didesak mundur, Golkar pun berubah dan berupaya mencitrakan dirinya sebagai kekuatan politik yang reformis. Pertanyaannya, sungguhkah Partai Golkar sekarang berbeda dengan Golkar yang dulu? Sudahkah Partai Golkar benar-benar “disconnecting” dengan masa lalunya?

Sulit menjawabnya, sebab pasca-Soeharto yang notabene adalah tokoh Golkar, partai ini masih menempati posisi dominan di antara partai-partai lainnya dan selalu terlibat di dalam pemerintahan. Bahwa Partai Golkar masih terus dominan di era reformasi ini, tentu tak ada yang salah dengan itu. Namun, bahwa Partai Golkar selalu terlibat di pemerintahan dari era Habibie, Gus Dur, Mega hingga SBY, inilah yang membuat kita sanksi bahwa mereka telah sungguh-sungguh berubah.

Kini, setelah Partai Golkar ter¬pojok di sudut ring politik, dengan jiwa besar mestinya mereka mundur dari eksekutif untuk periode lima tahun mendatang. Agar publik benar-benar percaya bahwa “disconnecting” itu tak sekedar basa-basi, kali ini Partai Golkar harus berubah dari partai yang berorientasi negara (state centered) menjadi partai yang berorien¬tasi masyarakat (society centered). Yang pertama membuat Partai Golkar selalu mendukung pemerintah, sedangkan yang kedua meniscayakan mereka menjadi penyambung lidah rakyat.

* Dosen Fisipol UKI, pemerhati politik.