Telah dimuat pada Harian Seputar Indonesia, 19 September 2008

Sosok seperti apakah sebenarnya Agus Condro Prayitno, mantan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu? Pertanyaan ini bergulir menjadi wacana di kalangan pengamat dan peminat politik Indonesia setelah ia bersaksi tentang aliran dana Rp500 juta dari mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Goeltom pada 2004 lalu. Ada yang bilang Agus adalah pahlawan, tapi ada juga yang menyebutnya “pahlawan kesiangan”. Yang kedua ini tentu saja berkonotasi negatif. Alasannya, mengapa baru sekarang ia “bernyanyi”? Mengapa tidak dari awal saja?

Tentu hanya Agus sendiri yang bisa menjawabnya. Yang jelas, kesalahan adalah kesalahan. Itu adalah satu hal, dan tak patut dipuji. Namun mengakui kesalahan, lalu menyesali dan berupaya memperbaikinya, itu adalah hal lain, dan sungguh patut dipuji. Agus Condro berada pada kategori kedua ini. Buktinya, selain bersaksi atas kasus penyuapan itu, ia juga menunjukkan niat baiknya melalui dua hal ini: siap dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan siap mengembalikan uang suap tersebut, meski untuk itu ia harus menjual hartanya.

Namun, gara-gara Agus bersaksi, Fraksi PDI Perjuangan memberhentikan dirinya sebagai anggota DPR. Padahal, menurut Agus, ia berharap kesaksiannya bisa menjadi entry point untuk melakukan pembersihan dan perbaikan di tubuh partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Baca selengkapnya »

Telah dimuat pada Harian Seputar Indonesia, 8 September 2008

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap kepada siapa pun yang akan menjadi pemimpin bangsa ini ke depan untuk mengutamakan sikap kenegarawanan dengan mengedepankan etika politik dan perilaku politik yang baik dalam memimpin bangsa ini.  Hal itu dikatakan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng kepada wartawan di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/8), sesaat setelah mendampingi pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Boleh dipastikan, siapa pun setuju dengan harapan itu. Kita senang kalau para pemimpin bangsa ini sungguh-sungguh negarawan: yang mampu berpikir dan bersikap dengan kerangka dan spirit nasionalisme, yang tidak membeda-bedakan rakyat berdasarkan latar belakang etnik, agama, golongan, status sosial ekonomi, daerah asal, dan lainnya.

Kita juga senang jika para pemimpin sungguh-sungguh mengedepankan etika politik dan perilaku politik yang baik dalam memimpin bangsa ini. Etika dan perilaku sama-sama berkait dengan moral, sedangkan moral diturunkan dari norma dan nilai. Jadi, jika etika dan perilaku politik para pemimpin sungguh-sungguh mengindahkan moral yang sesuai dengan norma dan nilai yang kita junjung tinggi, niscayalah persoalan dan masalah yang menimpa bangsa ini tak akan terlalu banyak.
Baca selengkapnya »

Telah dimuat pada Harian Sinar Harapan, 6 September 2009

Indonesia pasca-Soeharto sedang mengalami banyak perubahan di pelbagai bidang. Di bidang politik, Indonesia kini semakin demokratis. Terlebih sejak 2004, rakyat kian menikmati hak-hak politiknya melalui pesta demokrasi seperti pileg, pilpres, dan pilkada. Lembaga-lembaga quasi-negara pun kian bertambah, sehingga bukan hanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif saja yang berperan. Sementara pers, sejak Soeharto terpinggir, kian menikmati kebebasannya sehingga mampu berperan sebagai pilar keempat demokrasi yang justru mengontrol ketiga lembaga negara sekaligus – eksekutif, legialtif, dan yudikatif.

Itu berarti secara sistemik, struktural, dan prosedural, politik Indonesia semakin modernis. Namun sayang, sebagian orang (termasuk elit politik) hanya melihat nilai kebebasan di dalam modernisasi politik dan demokratisasi yang bergulir deras itu. Padahal, ada nilai-nilai lain yang juga harus diperhatikan demi berkembangnya demokrasi yang sehat, yakni individualitas, kesetaraan, penghargaan akan kemajemukan, yang semuanya harus diimbangi dengan rasionalitas, moralitas, penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM). Disebabkan kurangnya keseimbangan nilai-nilai itulah maka demokratisasi yang bergulir deras dewasa ini membuat Indonesia seolah berjalan tanpa arah yang pasti. Apalagi di sisi lain, kini sedang terjadi krisis nasionalisme dan pudarnya penghayatan terhadap dasar negara Pancasila.
Baca selengkapnya »

Telah dimuat di Harian Seputar Indonesia, 19 Agustus 2008

Citra buruk para wakil rakyat Indonesia akhir-akhir ini semakin kerap disorot, baik secara lisan di ruang-ruang publik dan forum-forum diskusi, maupun dalam tulisan di berbagai media massa. Sesungguhnya wajar saja jika banyak orang memberi penilaian negatif terhadap para politisi Indonesia dewasa ini. Sebab, kinerja sebagian besar politisi itu memang mengecewakan bahkan menyebalkan. Ada yang hobinya jalan-jalan ke luar negeri dengan dalih studi banding, padahal hasilnya nyaris tak ada dan tak pula pernah diumumkan kepada publik. Belum lagi kalau para wakil rakyat yang studi banding ke luar negeri itu pakai bawa-bawa orang lain (entah keluarganya, asistennya, dan entah siapa lagi). Tidak pernahkah mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya sudah menghabiskan uang negara (yang notabene berasal dari uang rakyat) secara tidak produktif?

Ada lagi wakil rakyat yang hobinya main-cinta – bukan dengan pasangan sahnya. Sehingga, tidak mengherankan jika muncul kabar tak sedap bahwa di Senayan selalu ada makelar-cinta yang siap-sedia memasok kalau-kalau ada politisi yang memberi order. Memang, sangat sulit membuktikan kebenaran ”kabar burung” ini. Tapi, bukankah tak ada asap kalau tak ada api? Kalau tak ada fakta, masakan muncul berita?

Ada satu hal lagi yang juga menjadi kegemaran para wakil rakyat kita, yakni: mencari uang sebanyak-banyaknya bagi diri sendiri. Caranya, antara lain, Baca selengkapnya »

Telah dimuat pada Harian Batak Pos, 12 Agustus 2008

Sebuah paradoks yang sulit dimengerti sedang melanda Indonesia di era reformasi ini. Di satu sisi demokratisasi bergulir deras, pertanda Indonesia telah kian modern secara politik. Namun di sisi lain, irasionalitas dan imoralitas masih saja melanda banyak orang di berbagai pelosok negeri ini. Bukankah mestinya demokratisasi seiring-sejalan dengan berkembangnya rasionalitas dan moralitas? Didasarkan itulah, jika keduanya relatif tidak berkembang, tidakkah demokratisasi yang bergulir deras selama sedekade terakhir ini niscaya berekses merebaknya instabilitas dan frustrasi sosial di mana-mana?

Apalagi jika paradoks itu pada saat bersamaan disertai munculnya fenomena negara lemah, bahkan yang menjurus ke arah negara gagal, niscayalah kelak Indonesia tinggal kenangan belaka. Bukankah Indonesia hari-hari ini sedang mempertontonkan keberadaannya yang lemah sebagai negara, yang ditandai dengan aparat keamanannya yang nyaris tak berdaya menghadapi massa yang beraksi brutal? Tidakkah Indonesia hari-hari ini layak dikategorikan sebagai negara gagal, karena salah satu tujuan berdirinya negara untuk memberikan rasa aman kepada warganya telah gagal diwujudkan? Di Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, lebih dari seribu mahasiswa STT Setia kini menjerit. Penyebabnya, mereka merasa terancam akibat aksi brutal massa yang melakukan serangan ke kampus dan asrama mereka sejak Jumat hingga Minggu lalu (25-27 Juli).

Itulah bukti konkret negara lemah sekaligus negara gagal. Di sana aparat keamanan tidak mampu menghalau massa, entah karena ketidaktegasan atau memang ada motif pembiaran. Baca selengkapnya »

Telah dimuat pada Harian Seputar Indonesia, 5 Agustus 2008

Di Ambon, 5 Juli lalu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa warga yang sengaja tidak menggunakan hak pilihnya (golongan putih/golput), baik dalam pilkada maupun pemilu, semestinya tidak boleh menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Menurut Megawati, sengaja menjadi golput sangat bertentangan dengan undang-undang dan menghancurkan tatanan demokrasi di Indonesia. Sementara di Malang, 15 Juli, Megawati mengatakan bahwa orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu nanti bisa dijuluki sebagai pengkhianat reformasi. Sistem pemilu Indonesia sekarang, menurutnya, merupakan hasil dari suatu proses panjang yang berawal dari adanya reformasi total, lalu empat kali amandemen konstitusi, dan diakhiri dengan kesempatan melahirkan tatacara pemilu langsung oleh rakyat. “Ini sudah merupakan tuntutan rakyat. Masyarakat sudah menuntut hak pilihnya dilakukan secara langsung. Nah, kalau golput lagi, itu khianati reformasi,” katanya.

Bagaimana kita patut menyikapi pernyataan mantan presiden ke-5 ini? Prihatin. Sebab, alih-alih memberikan sosialisasi politik yang baik dan benar kepada rakyat, pernyataan itu justru bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Karena, adalah fakta bahwa setiap kali pemilu diselenggarakan, selalu ada sejumlah orang yang menjadi golput. Apakah mereka dihukum karena itu? Tidak, karena dasar hukumnya memang tidak ada.
Baca selengkapnya »

Telah dimuat pada Harian Batak Pos, 25 Juli 2008

Di Ambon, 5 Juli lalu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa warga yang sengaja tidak menggunakan hak pilihnya (golongan putih/golput) baik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan umum (pemilu) semestinya tidak boleh menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Menurut Megawati, sengaja menjadi golput sangat bertentangan dengan undang-undang dan menghancurkan tatanan demokrasi di Indonesia. “Orang-orang golput seharusnya tidak boleh menjadi WNI, karena mereka menghancurkan sistem dan tatanan demokrasi serta perundang-undangan di negara ini,” katanya di hadapan ribuan massanya.

Sementara di Malang, 15 Juli lalu, Megawati mengatakan bahwa orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu nanti bisa dijuluki sebagai pengkhianat reformasi. Ia juga mengecam semua pihak yang telah mengampanyekan golput. Sistem pemilu Indonesia sekarang, menurutnya, merupakan hasil dari suatu proses panjang yang berawal dari adanya reformasi total, lalu empat kali amandemen konstitusi, dan diakhiri dengan kesempatan melahirkan tatacara pemilu langsung oleh rakyat. “Ini sudah merupakan tuntutan rakyat. Masyarakat sudah menuntut hak pilihnya dilakukan secara langsung. Nah, kalau golput lagi, itu khianati reformasi,” katanya. Baca selengkapnya »

Judul Buku: Gerakan Sosial Baru
Sub-judul: Perlawanan Komunitas Lokal pada Kasus Indorayon di Toba Samosir
Penulis: Victor Silaen
Pengantar: George Junus Aditjondro
Penerbit: IRE Press, Yogyakarta
Cetakan: Pertama, 2006
Tebal Buku: xlix + 472 halaman (7 bab, 8 tabel, 3 gambar, 4 lampiran)

Gerakan Perlawanan Rakyat dan Dilema Budaya Batak
Resensi oleh : Paul Makugoru

Setidaknya sudah ada dua buku yang membahas masalah Indorayon sebelum ini. Pertama, berjudul Limbah Pers di Danau Toba, Media Pers Menghadapi Gurita Indorayon Anno 2000 (LP3Y Yogyakarta dan Yayasan KIPPAS Medan, 2001), ditulis oleh J. Anto (diberi prolog oleh George Junus Aditjondro dan epilog oleh Ashadi Siregar). Kedua, berjudul Menolak Menjadi Miskin; Gerakan Rakyat Porsea Melawan Konspirasi Gurita Indorayon (Bakumsu, Medan, 2004), ditulis oleh J. Anto dan Benget Silitonga (diberi pengantar oleh George Junus Aditjondro dan Asmara Nababan).

Dalam buku karya Victor Silaen ini, lagi-lagi George Junus Aditjondro yang menulis kata pengantarnya. Dalam artikel pembukanya yang panjang itu (29 halaman), Aditjondro memang menunjukkan dirinya sebagai seorang peneliti sekaligus pengamat masalah Indorayon yang mumpuni. Selain rincinya data yang diungkap (antara lain “keterlibatan” beberapa tokoh dari etnik Batak dan pemimpin Gereja HKBP), ia juga berhasil menjelaskan budaya Batak sebagai “pedang bermata dua” dalam kasus rakyat Toba Samosir melawan Indorayon yang kini sudah berganti nama menjadi Toba Pulp Lestari (TPL) itu. Mungkin itu alasannya sehingga Aditjondro memberi judul artikelnya “Kultur Batak, Pedang Bermata Dua; Belajar dari Gerakan Anti-Indorayon”.
Baca selengkapnya »

Telah dimuat pada Harian Seputar Indonesia, 22 Juli 2008

Dengan semakin demokratisnya Indonesia, mestinya proses-proses politik dikelola berlandaskan rasionalitas dan moralitas. Itu berarti semua elit politik yang terlibat dalam sidang-sidang parlemen seharusnya selalu baku-argumen berbekal wawasan yang memadai, rasionalitas yang tinggi, dan nurani yang hiraukan kaidah-kaidah moral. Begitu pula seharusnya para pejabat tinggi negara yang bermitra dengan para elite politik itu di dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan berbangsa ini.

Namun, bagaikan panggang jauh dari api, begitulah harapan jutaan rakyat selaku pemilik kedaulatan sejati di negeri ini pupus seiring waktu. Lihatlah misalnya, salah satu produk legislasi yang dihasilkan oleh para elite politik itu, yakni UU No. 10 Tahun 2008, yang membuat kader-kader partai politik (parpol) kini boleh berebut kursi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Padahal, DPD notabene adalah lembaga politik yang logikanya hanya diisi oleh para utusan daerah dari perseorangan alias nonpartai atau independen.

Siapa yang patut dipersalahkan dengan adanya UU tersebut? Siapa lagi kalau bukan para elite politik di DPR, selaku lembaga yang menggodok dan meloloskannya menjadi kebijakan publik yang sah. Sekaitan itu kita juga terheran-heran dengan Mahkamah Konstitusi (MK), selaku pihak yang memberi penguatan bahwa aturan main tak-logis di dalam UU tersebut benar, sebagai tanggapan atas gugatan uji materi yang diajukan oleh beberapa organisasi non-pemerintah beberapa waktu lalu. Maka, alih-alih makin diperkuat, DPD justru sangat mungkin diperlemah dengan berpeluangnya kader parpol menguasai lembaga baru ini.
Baca selengkapnya »

Judul: Gereja dan Penegakan HAM

Editor: Ruddy Tindage dan Rainy MP Hutabarat

Pengantar: JB Banawiratma

Penerbit: Penerbit Kanisius, Yogyakarta bekerja sama dengan BUMG Gereja Masehi Injili di Halmahera

Cetakan: Pertama, 2008

Tebal: 251 halaman

Telah banyak buku perihal hak asasi manusia (HAM) yang diterbitkan selama ini, baik yang ditulis oleh para ahli dan pengamat HAM di Indonesia maupun para ahli dan pengamat HAM di luar negeri yang kemudian dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Namun, buku yang membahas tentang HAM dan dikaitkan dengan peran gereja dalam upaya mendorong penghormatan dan penegakan HAM mungkin masih sedikit. Inilah salah satunya, dan yang benar-benar baru diterbitkan.

Buku ini berbentuk bunga-rampai, kumpulan artikel dari para penstudi, pemerhati, dan aktivis HAM yang juga berlatar belakang warga ataupun pemimpin gereja. Artikel-artikel tersebut ditulis secara khusus (dalam arti bukanlah artikel-artikel yang sudah pernah dipublikasikan), karena diminta oleh tim editor dari Badan Usaha Milik Gereja (BUMG) Gereja Masehi Injili di Halmahera. Bekerja sama dengan Penerbit Kanisius, maka terbitlah buku baru yang diharapkan dapat memperkaya dan mendorong pengembangan wacana tentang kekristenan dan HAM. Buku ini diharapkan juga mampu memberi inspirasi dan dorongan kepada gereja-gereja untuk membarui, bukan saja cara-cara menjadi gereja di tengah masyarakat majemuk yang rentan terhadap kekerasan berbasis identitas serta terpuruk oleh kemiskinan dan rentetan bencana alam, tetapi juga oleh teologi dan atau ajarannya yang merendahkan orang lain.
Baca selengkapnya »