Telah dimuat pada Harian Seputar Indonesia, 16 Juni 2008

Teori politik mengatakan: negara yang kian mengalami reformasi dan demokratisasi niscaya kian modern secara politik. Seiring waktu pengelolaan negara itu pun niscaya makin bertumpu pada rasionalitas dan sekularisme. Dengan rasionalitas berarti semua pertimbangan kalkulatif makin dikedepankan. Dengan sekularisme bukan berarti agama-agama dijauhkan dari kehidupan, melainkan dijaga jarak politiknya agar tidak leluasa mengintervensi urusan-urusan bernegara. Atau sebaliknya, agar jangan negara secara leluasa mengintervensi urusan-urusan agama dan keberagamaan.

Apakah Indonesia pasca-Soeharto sudah semakin demokratis? Tak usah diragukan. Buktinya, Indonesia telah dianugerahi The Democracy Award oleh President of International Association of Political Consultants (IAPC) Ben Goddard pada saat pembukaan Konferensi IAPC ke-40 di Nusa Dua, Bali , 12 November 2007. Saat itu tepuk gemuruh mengiringi Presiden Yudhoyono, yang mewakili rakyat Indonesia , naik ke atas panggung untuk menerima medali demokrasi itu. Baca selengkapnya »

Telah dimuat pada Harian Seputar Indonesia, 9 Juni 2008

Pasca-bentrokan di Monas, Minggu siang 1 Juni lalu, Presiden Yudhoyono mengecam aksi kekerasan dan pelaku kekerasan yang membuat jatuhnya korban di negara berlandaskan hukum ini. Karena itu, Presiden minta hukum ditegakkan dengan memberi sanksi secara tepat. ”Negara tidak boleh kalah dengan perilaku kekerasan. Negara harus menegakkan tatanan yang berlaku untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Presiden (2/6/2008). Untuk itu Yudhoyono juga meminta agar dicari solusi damai dengan mengedepankan aturan hukum dan bukan dengan aksi kekerasan. Presiden juga minta pihak kepolisian meningkatkan kinerja agar lebih siap, cepat dan profesional.

Sementara itu, Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS dalam jumpa pers usai rapat koordinasi yang dipimpin Presiden mengatakan, pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun dan organisasi kemasyarakatan mana pun yang dinilai terlibat dan bertanggung jawab atas kejadian itu. Terkait kemungkinan pembubaran ormas, pemerintah beranggapan, langkah pembubaran hanya bisa dilakukan lewat proses pengkajian secara hukum. ”Saya kira terkait konteks pembubaran ormas seperti itu akan terlebih dahulu dilakukan dengan melakukan pengkajian oleh Departemen Dalam Negeri, terutama sesuai UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas. Namun dipastikan tetap akan ada langkah hukum tegas bagi siapa pun pelakunya,” ujar Widodo. Baca selengkapnya »

Telah dimuat pada Harian Sinar Harapan, 9 Juni 2008

Pascainsiden Monas, Minggu siang 1 Juni lalu, Presiden Yudhoyono mengecam aksi kekerasan dan pelaku kekerasan yang membuat jatuhnya korban di negara berlandaskan hukum ini. Karena itu, Presiden minta hukum ditegakkan dengan memberi sanksi secara tepat. ”Negara tidak boleh kalah dengan perilaku kekerasan. Negara harus menegakkan tatanan yang berlaku untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Presiden (2/6/2008). Untuk itu Yudhoyono juga meminta agar dicari solusi damai dengan mengedepankan aturan hukum dan bukan dengan aksi kekerasan. Presiden juga minta pihak kepolisian meningkatkan kinerja agar lebih siap, cepat dan profesional.

Sementara itu, Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS dalam jumpa pers usai rapat koordinasi yang dipimpin Presiden mengatakan, pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun dan organisasi kemasyarakatan mana pun yang dinilai terlibat dan bertanggung jawab atas kejadian itu. Terkait kemungkinan pembubaran ormas, pemerintah beranggapan, langkah pembubaran hanya bisa dilakukan lewat proses pengkajian secara hukum. ”Saya kira terkait konteks pembubaran ormas seperti itu akan terlebih dahulu dilakukan dengan melakukan pengkajian oleh Departemen Dalam Negeri, terutama sesuai UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas. Namun dipastikan tetap akan ada langkah hukum tegas bagi siapa pun pelakunya,” ujar Widodo. Baca selengkapnya »

Telah dimuat pada Harian Batak Pos, 3 Juni 2008

Minggu siang (1 Juni 2008) sekitar pukul 13.00, massa Aliansi Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama (AKBB) diserang ratusan massa Front Pembela Islam (FPI) di lapangan Monas dekat lapangan parkir Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Akibatnya, lebih dari sepuluh orang terluka cukup parah. Di antaranya adalah Syafii Anwar (Direktur Eksekutif International Centre for Islam and Pluralism/ICIP), Ahmad Suaedy (Direktur Eksektuif Wahid Institute), dan Muhammad Guntur Romli (aktivis Jaringan Islam Liberal/JIL) , yang kemudian dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Beberapa korban lainnya, yang saat itu terpencar, dirawat di RS Mitra Jatinegara dan RSUD Tarakan.

Massa AKBB siang itu berkumpul di Monas dalam rangka memperingati Hari Lahirnya Pancasila dan hendak mengadakan doa bersama untuk persatuan dan kerukunan umat beragama. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Winarko, AKKBB rencananya hanya akan berdemo dari Cempaka Putih Barat lalu ke depan Kedutaan Besar Amerika Serikat dan langsung terus menuju Bundaran HI. “Dari Kedutaan Besar AS ke HI, kita sudah siapkan pengamanan. Kalau di sini (Monas), mereka tidak meminta pengamanan,” ujar Winarko. ”Seharusnya massa AKKBB bubar setelah itu, tetapi nggak tahu kenapa malah ke Monas,” tambahnya. Baca selengkapnya »

Telah dimuat di Harian Seputar Indonesia, 2 Juni 2008

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Itulah topik terhangat dalam wacana publik hari-hari ini. Itu pulalah yang membuat banyak pihak kian terdorong melakukan pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, SBY bukan saja kian tak populer di mata rakyat, tapi juga di mata para elit politik. Memang, mungkin saja pemakzulan itu tak akan terjadi hingga 2009 nanti. Namun, penyebabnya bukanlah karena kepiawaian SBY memulihkan kembali citranya. Melainkan, lebih karena kekhawatiran kita akan terulangnya peristiwa terpinggirnya seorang presiden dari pentas politik nasional sebelum waktunya. Kita sudah jenuh dengan situasi yang instabil seperti itu, sehingga merasa lebih baiklah membiarkan SBY bertahan sampai akhir. Toh, SBY sebenarnya bukanlah orang yang tidak baik. Dia hanya tidak cukup baik sebagai pemimpin.

Terkait rencana kenaikan harga BBM yang berembus sejak awal Mei lalu, sebenarnya telah banyak pihak yang mencoba mengingatkan bahwa SBY telah ingkar janji karena kebijakannya yang bakal menambah derita rakyat itu. Namun, kubu SBY bersikukuh bahwa janji seperti itu tak pernah terucap dari mulut SBY. Proses komunikasi politik pun bergulir. Wiranto, salah satu bakal calon presiden 2009, menangkap peluang untuk menggiring SBY ke sudut ring politik. Sebuah pesan politik dalam bentuk iklan layanan masyarakat pun tiba-tiba tertayang berulang-ulang di beberapa stasiun televisi nasional. Dalam iklan itu, terlihat Wiranto tengah berbincang dengan para nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara, dalam rangka menyambut 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional. Wiranto antara lain mengatakan: ”Semoga SBY tepati janji tak menaikkan harga BBM. Karena penduduk miskin bertambah, karena keresahan sosial akan meluas, karena masih ada solusi lain…” Baca selengkapnya »

Telah dimuat pada Harian Seputar Indonesia, 17 Mei 2008

Di salah satu stasiun televisi swasta, malam itu, seorang mantan aktivis mahasiswa berkata: ”Sampai sekarang reformasi belum terjadi di negara ini.” Benarkah? Jelas tidak. Sebab, pasca-Soeharto, telah terjadi banyak perubahan di pelbagai bidang. Sebutlah, antara lain, pers yang semakin bebas dan partai politik yang semakin banyak. Apakah itu bukan reformasi?

Seorang mantan aktivis mahasiswa lainnya, dalam tayangan malam itu, berkata begini: ”Sampai sekarang Indonesia belum demokratis.” Benarkah? Jelas tidak. Sebab, rakyat Indonesia kini semakin menikmati kebebasannya di dalam pemilu. Sampai-sampai pemimpin yang masih berkuasa pun akhirnya tidak terpilih lagi karena rakyat tak lagi menyukainya. Bukankah dalam konteks itu rakyat sungguh-sungguh berdaulat?

Jadi, tak dapat dibantah bahwa Indonesia hari ini adalah Indonesia yang telah direformasi dan semakin demokratis. Kita berharap keduanya akan terus berjalan sebagai proses yang dinamis. Untuk itulah maka wacana tentang perubahan dan pembaruan harus terus-menerus digulirkan. Sebab, pada hakikatnya reformasi dan demokrasi itu sendiri selalu bergerak menuju kesempurnaan — meski harus disadari bahwa hal itu tak mungkin dicapai. Baca selengkapnya »

Telah dimuat pada Harian Batak Pos, 24 Mei 2008

Mulanya adalah sebuah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Pengawasan Aliran kepercayaan (Bakor Pakem), 16 April lalu, yang menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran yang menyimpang. Rekomendasi tersebut sekaligus meminta kepada Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri agar segera menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) untuk menghentikan kegiatan aliran Ahmadiyah.

Tak pelak, wacana pro-kontra soal itu pun merebak dan memanas. Pertama, terkait pertanyaan tentang boleh tidaknya negara mengintervensi keimanan atau ajaran agama. Kedua, terkait boleh tidaknya negara mengeluarkan larangan terhadap aktivitas sebuah komunitas umat beragama. Di tengah maraknya wacana pro-kontra tersebut, awal Mei lalu sempat beredar kabar bahwa pemerintah akhirnya jadi juga mengeluarkan SKB tentang Ahmadiyah. Namun ternyata, hingga kini, SKB tersebut tak kunjung ada. Apa gerangan penyebabnya? Mungkin ini: karena pemerintah sendiri gamang tentang kekuatan hukum SKB di dalam sistem dan struktur norma hukum Indonesia. Baca selengkapnya »

Telah dimuat pada Harian Seputar Indonesia, 26 Mei 2008

Peringatan 100 Tahun Kebangkitan Nasional di Gelora Bung Karno, Jakarta, 20 Mei lalu terkesan begitu mewah dan megah. Pertama, karena acara kolosal itu diselenggarakan malam hari, yang tentu saja menghabiskan biaya lebih besar dibanding jika dilaksanakan siang hari. Kedua, karena lebih dari 100.000 orang terlibat dalam rangkaian acara yang kepanitiaannya diketuai oleh Mensesneg Hatta Rajasa tersebut. Ada paduan suara, tari-tarian, dan aneka manuver oleh pasukan TNI dan polisi, dan atraksi-atraksi lain yang menambah maraknya acara berdurasi kurang-lebih dua jam itu.

Yang tak kurang pentingnya adalah peluncuran slogan “Indonesia Bisa” oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai semangat kebangkitan bangsa dari keterpurukan. Dalam pidatonya yang disiarkan seluruh stasiun televisi itu Yudhoyono berkata: “Dengan sumber daya yang kita miliki, Indonesia harus bisa menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan sendiri, tidak didikte oleh negara mana pun, bebas, dan mandiri.” Hal-hal lain yang dikatakannya adalah, bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang mandiri sehingga mampu mengatasi seluruh masalah dan tantangan yang dihadapi, dan dapat mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, yaitu menjadi bangsa yang sejahtera dan berdaulat. Bangsa Indonesia juga harus mengembangkan kemampuan daya saing yang tinggi, sehingga Indonesia bisa unggul dengan sikap yang produktif dan inovatif. Baca selengkapnya »

Telah dimuat pada Harian Seputar Indonesia, 15 November 2007

Ada dua fenomena mutakhir yang menarik untuk dikaitkan satu sama lain, untuk kemudian dianalisa dari perspektif hukum dan politik. Pertama, soal keinginan Sutiyoso untuk maju menjadi calon Presiden RI pada 2009. Kedua, soal dampak pembangunan jalur khusus busway yang kian menjadi momok bagi pengguna jalan-jalan di DKI Jakarta.

Menariknya, karena arsitek busway itu adalah Sutiyoso. Dan hari-hari ini busway sedang ramai disoroti publik karena dampak kemacetannya yang luar biasa sehingga menimbulkan keresahan serta kerugian sangat besar. Artinya, boleh dibilang, kebijakan Pemprov DKI Jakarta ini nyaris gagal. Namun herannya, hal yang sebenarnya merupakan urusan Pemerintah Jakarta ini sampai membuat Presiden Yudhoyono turun-tangan untuk membahasnya bersama beberapa menteri kabinet dan pembantunya di jajaran pemerintah pusat.

Apakah busway sudah menjadi isu nasional? Baca selengkapnya »

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi ditargetkan selesai Juni 2008. Untuk itu, mulai masa sidang mendatang, Pansus RUU Pornografi akan langsung melakukan pembahasan bersama pemerintah. Menurut Ketua Pansus RUU Pornografi Balkan Kaplale, kehadiran RUU tersebut sangat ditunggu-tunggu publik untuk dijadikan benteng pertahanan moral anak bangsa. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa RUU tersebut sangat cocok dengan budaya bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai religius.

Setelah setahun silam banyak mendapatkan kritik dari sana-sini, calon peraturan publik yang sebelumnya bernama RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) ini tiba-tiba berubah nama. Pada 24 Agustus 2007, Ketua DPR Agung Laksono mengirimkan draf RUU tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, setelah Tim Perumus menyepakati seluruh substansinya dalam Rapat Konsinyering 11-15 Juli lalu di Bogor. Meresponi DPR, Presiden langsung menugaskan wakil pemerintah yang terdiri dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Agama, serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membahas RUU tersebut. Adakah pihak-pihak wakil pemerintah itu berupaya melibatkan pelbagai komponen masyarakat untuk bersama-sama mengkajinya? Baca selengkapnya »