Judul: Gereja dan Penegakan HAM
Editor: Ruddy Tindage dan Rainy MP Hutabarat
Pengantar: JB Banawiratma
Penerbit: Penerbit Kanisius, Yogyakarta bekerja sama dengan BUMG Gereja Masehi Injili di Halmahera
Cetakan: Pertama, 2008
Tebal: 251 halaman
Telah banyak buku perihal hak asasi manusia (HAM) yang diterbitkan selama ini, baik yang ditulis oleh para ahli dan pengamat HAM di Indonesia maupun para ahli dan [...]
Rangkuman Tulisan dan Pemikiran Seorang Victor Silaen (VS)
Victor Silaen’s Page
» Currently browsing: Agama
Resensi Buku - Peran Gereja dalam Penegakan HAM
Renungan untuk Menag Maftuh Basyuni
Telah dimuat pada Harian Batak Pos , 20 Juni 2008
Di tengah hiruk-pikuk wacana tentang Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang masih terus bergulir, terbetik sebuah berita tentang DPP Partai Damai Sejahtera (PDS) yang menyayangkan pernyataan Menteri Agama Maftuh Basyuni yang meminta nonmuslim tidak ikut campur soal Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah. Wakil Ketua Umum DPP [...]
Masalah Ahmadiyah di Negara Gamang
Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan (Bakor Pakem), 16 April lalu, menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran yang menyimpang. Atas dasar itu Bakor Pakem merekomendasikan kepada Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri agar segera menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) untuk menghentikan kegiatan aliran Ahmadiyah. Diskusi publik yang mencuat ke permukaan setelah itu adalah: ini bukan soal [...]
Sosialisasi Politik yang Menyesatkan
Dimuat pada Harian Seputar Indonesia, 21 Juni 2008
Sebuah Kritik utk Eggi Sudjana & Menag Maftuh Basyuni
Di bidang politik, tak dapat disangkal bahwa Indonesia pasca-Soeharto telah mengalami banyak perubahan. Proses reformasi dan demokratisasi yang tahun ini genap memasuki usia sepuluh tahun kian menjadikan Indonesia sebentuk negara modern, yang di dalamnya setiap warga negara dapat menikmati kebebasannya [...]
Negara Kalah dan Politik Imparsialisme
Telah dimuat pada Harian Seputar Indonesia, 16 Juni 2008
Teori politik mengatakan: negara yang kian mengalami reformasi dan demokratisasi niscaya kian modern secara politik. Seiring waktu pengelolaan negara itu pun niscaya makin bertumpu pada rasionalitas dan sekularisme. Dengan rasionalitas berarti semua pertimbangan kalkulatif makin dikedepankan. Dengan sekularisme bukan berarti agama-agama dijauhkan dari kehidupan, melainkan dijaga jarak [...]
Krisis Kemajemukan
Telah dimuat pada Harian Seputar Indonesia, 9 Juni 2008
Pasca-bentrokan di Monas, Minggu siang 1 Juni lalu, Presiden Yudhoyono mengecam aksi kekerasan dan pelaku kekerasan yang membuat jatuhnya korban di negara berlandaskan hukum ini. Karena itu, Presiden minta hukum ditegakkan dengan memberi sanksi secara tepat. ”Negara tidak boleh kalah dengan perilaku kekerasan. Negara harus menegakkan tatanan [...]
Rizieq, Munarman, dan Negara Kalah
Telah dimuat pada Harian Sinar Harapan, 9 Juni 2008
Pascainsiden Monas, Minggu siang 1 Juni lalu, Presiden Yudhoyono mengecam aksi kekerasan dan pelaku kekerasan yang membuat jatuhnya korban di negara berlandaskan hukum ini. Karena itu, Presiden minta hukum ditegakkan dengan memberi sanksi secara tepat. ”Negara tidak boleh kalah dengan perilaku kekerasan. Negara harus menegakkan tatanan yang [...]
Polisi yang Lemah, Lamban, dan Tidak Profesional
Telah dimuat pada Harian Batak Pos, 3 Juni 2008
Minggu siang (1 Juni 2008) sekitar pukul 13.00, massa Aliansi Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama (AKBB) diserang ratusan massa Front Pembela Islam (FPI) di lapangan Monas dekat lapangan parkir Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Akibatnya, lebih dari sepuluh orang terluka cukup parah. Di antaranya adalah Syafii Anwar (Direktur [...]
SKB, Peraturan yang Banyak Kelemahannya
Telah dimuat pada Harian Batak Pos, 24 Mei 2008
Mulanya adalah sebuah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Pengawasan Aliran kepercayaan (Bakor Pakem), 16 April lalu, yang menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran yang menyimpang. Rekomendasi tersebut sekaligus meminta kepada Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri agar segera menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) untuk menghentikan kegiatan [...]


