Dimuat pada Harian Suara Pembaruan, 25 Juli 2009

Oposisi dan “Disconnecting”
Oleh Victor Silaen

Meski KPU belum mengumumkan hasil penghitungan suara Pilpres 8 Juli lalu, namun hasil penghitungan cepat sejumlah lembaga telah memprediksi bahwa kemenangan telak diraih oleh pasangan SBY-Boediono. Karena perolehan suara kandidat capres-cawapres Nomor 2 ini lebih dari 50%, maka tak diperlukan pilpres putaran kedua. Itu berarti, kalau tak ada aral-melintang, 20 Oktober mendatang SBY-Boediono akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2009-2014.

Sementara Partai Golkar, yang mengusung Jusuf Kalla sebagai capres, harus menerima kenyataan pahit dengan perolehan suara di bawah 15%. Menyikapi realitas politik aktual ini, sejumlah pihak cenderung menyarankan Partai Golkar untuk menjadi oposisi. Sangat logis, setidaknya berdasarkan dua alasan ini. Pertama, karena Partai Golkar bukan saja kalah, tapi juga kalah telak. Kedua, karena dari awal Partai Golkar sudah memosisikan dirinya menjadi kompetitor SBY.

Dalam politik, itulah yang disebut oposisi. Secara sederhana dapat diartikan bahwa kubu yang bersangkutan mengambil posisi “berlawanan” dengan kubu yang berkuasa. Dalam konteks Partai Golkar, karena dari semula ia secara sadar memosisikan diri di pihak yang “melawan” SBY dalam Pilpres, maka sangatlah logis jika ia kemudian juga secara sadar memutuskan untuk menjadi oposisi terhadap SBY yang (akan) menjadi penguasa 2009-2014. Itu berarti, jika konsisten, Partai Golkar siap untuk tak ikut ambil bagian di dalam pemerintahan yang akan dibentuk SBY setelah dilantik menjadi presiden 1 Oktober nanti. Baca selengkapnya »

Dimuat pada Harian Sinar Harapan, 21 Juli 2009

Dua Pesan Penting untuk SBY
Oleh Victor Silaen

Meski KPU belum mengumumkan hasil penghitungan suara dalam Pilpres 8 Juli lalu, namun hasil penghitungan cepat sementara telah memprediksi bahwa pasangan SBY-Boediono menang telak. Karena perolehan suara kandidat capres-cawapres Nomor 2 ini lebih dari 50%, maka tak diperlukan pilpres putaran kedua. Itu berarti, kalau tak ada aral-melintang, 20 Oktober mendatang SBY-Boediono akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2009-2014.

Terkait itu kita layak acungkan jempol kepada SBY. Pertama, karena dialah presiden pertama yang berhasil menjadi presiden selama dua periode berturut-turut sejak sistem pilpres langsung pilihan rakyat diberlakukan. Kedua, karena kemenangannya kali ini lebih gemilang dibanding Pilpres 2004 yang memerlukan dua putaran. Ketiga, dan mungkin ini yang terpenting, karena SBY telah menunjukkan ketegasan, keberanian, dan independensinya sebagai pemimpin dengan memilih Boediono yang bukan seorang kader partai.

Alasan yang ketiga itulah yang selama ini ditunggu-tunggu rakyat. Tak dapat disangkal bahwa di mata banyak orang yang tidak atau ragu memilih SBY dalam pilpres lalu, capres incumbent ini memiliki kelemahan yang sangat vital. Yakni, SBY dinilai lamban, kurang berani, dan tak tegas. Boleh jadi dikarenakan “penilaian umum” tentang kelemahan SBY itulah maka capres JK memanfaatkannya secara cerdik dengan mengklaim dirinya “lebih cepat lebih baik”. Secara tak langsung, dengan menonjolkan tema kampanye tersebut, JK seakan hendak mengatakan kepada rakyat bahwa dirinya lebih cepat dan lebih baik ketimbang SBY. Namun fakta bicara bahwa rakyat relatif tak terpengaruh oleh “backing campaign” (strategi kampanye dengan memakai orang lain, dalam konteks ini SBY, untuk membela atau menonjolkan diri sendiri) ala JK itu. Baca selengkapnya »

Dimuat pada Harian Sinar Harapan, 13 Juli 2009

151 Perda Bias Agama
Oleh Victor Silaen

Para uskup se-Indonesia telah menulis surat tertanggal 30 Mei 2009, yang isinya antara lain meminta dengan tegas agar presiden dan wakil presiden terpilih nanti membatalkan 151 peraturan daerah (perda) yang dinilai bertentangan dengan Pancasila. “Peraturan-peraturan ini bagaikan puncak karang yang secara kasat mata menghadang bahtera bangsa kita. Untuk menjaga keutuhan NKRI, kami menganjurkan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk membatalkan 151 Perda ini serta tidak pernah akan mengesahkan peraturan perundangan yang bertentangan dengan konstitusi,” kata Mgr Sutrisno Atmoko yang juga Uskup Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kepada pasangan capres-cawapres JK-Wiranto yang bertandang ke Kantor Waligereja Indonesia, 9 Juni lalu.

Mengejutkankah seruan moral para uskup itu? Rasanya tidak. Boleh jadi karena aspirasi senada sudah berulangkali disampaikan oleh pelbagai komponen bangsa yang merasa prihatin melihat kian maraknya perda bias agama di sejumlah daerah, termasuk di ibukota Jakarta (melalui Perda ”Tibum” No. 8 Tahun 2007, yang antara lain mengatur untuk tidak boleh menjual makanan ”haram”). Karena sudah berulangkali, maka tak heran jika perda yang diserukan untuk dibatalkan itu kini telah berjumlah 151.

Disebut bias agama, karena perda-perda tersebut bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang tak sedikit pun menyebut agama tertentu di dalamnya. Tetapi, mengapa seolah seruan-seruan itu tak diresponi secara proporsional? Antara lain jawabannya adalah, karena perda-perda tersebut dinilai tidak diskriminatif. Bahkan menurut calon presiden dari Partai Golkar dan Partai Hanura, Jusuf Kalla, perda-perda tersebut hanya sebagai aturan yang bernilai anjuran. “Jadi, tidak ada sanksi hukum dalam perda syariah,” ujar Kalla yang juga Wakil Presiden RI dalam dialog tentang hukum dengan Indonesian Legal Roundtable di Hotel Four Seasons, Jakarta, 8 Juni lalu. Ucapan Kalla tersebut merupakan respon terhadap pertanyaan salah satu panelis, Todung Mulya Lubis, yang menganggap perda-perda syariah bersifat diskriminatif. “Karena mengikat semua, tidak hanya Muslim,” kata Todung. Baca selengkapnya »

Telah dimuat pada Majalah Mimbar Politik, Edisi 6, 23-29 Juni 2009

Politik Pragmatis dan Niraltruistik
Oleh Victor Silaen

Realistikkah kita berharap banyak hal yang positif di balik reformasi Indonesia yang sudah bergulir lebih dari sepuluh tahun ini? Ataukah kita masih harus prihatin karena modernisasi politik itu tak diimbangi para politisi tua dan muda dengan meningkatnya kualitas berpolitik dan semakin murninya motivasi mereka untuk menjadi wakil rakyat?

Pileg 9 April lalu yang kacau-balau itu kini telah menghasilkan para elit politik yang tak lama lagi akan dilantik. Apa boleh buat, rasanya kita masih harus terus prihatin menyaksikan kiprah mereka nanti di DPR, DPRD, dan DPD. Sebab, sebagian besar mereka bukanlah orang yang sudah matang di bidang politik. Alasannya, pertama, mereka berhasil meraih suara terbanyak untuk posisi terhormat itu hanya gara-gara didukung kekuatan duit. Heran sekali, apa sebenarnya yang membuat mereka sanggup mengeluarkan ratusan juta bahkan miliaran rupiah demi sebuah kursi politik? Tak terbayang bagaimana bentuk ikatan yang terjalin nanti antara rakyat dan wakilnya; entahkah ikatan penyambung lidah rakyat dan penyampai aspirasi ataukah ikatan pembeli suara dan penjaja dukungan.

Kedua, mereka adalah anak dari “bangsawan politik” (pejabat tinggi negara atau elit politik senior yang sedang berkuasa). Mereka menang karena kekuatan birokrasi dan lembaga yang dipimpin keluarga dan kerabat mereka membantu mereka habis-habisan. Kita ragu, bagaimana nanti jika kader-kader politik karbitan itu harus berjuang gigih demi rakyat? Bermodal pengalaman dan wawasan yang minim, apa yang akan mereka kerjakan nanti? Duduk diam bagaikan anak manis? Kita tak butuh orang-orang seperti itu di parlemen. Kita butuh para penyambung lidah rakyat, yang di setiap sidang selalu mampu berargumen rasional demi keputusan-keputusan yang terbaik dan prorakyat. Baca selengkapnya »

Telah dimuat di Harian Suara Pembaruan, 8 Juni 2009

Politik Tanpa Etika dan Logika
Oleh Victor Silaen

Pasca-Pileg 9 April, hampir setiap hari kita menyaksikan politik Indonesia yang hiruk-pikuk dan tak enak untuk ditonton. Kisruh soal DPT (Daftar Pemilih Tetap) karena hampir 50 juta rakyat Indonesia yang kehilangan hak pilihnya membuat banyak partai, di samping pihak-pihak lainnya, berteriak lantang memprotes KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Pemerintah. Tapi, belum lagi protes-protes itu diakomodir secara proporsional dan ditindaklanjuti secara politik maupun hukum, partai-partai itu telah berpaling mempersoalkan hal lain: koalisi.

Maka selama beberapa minggu sejak itu, kita pun disuguhi tontonan tentang sejumlah tokoh politik yang sibuk melakukan pertemuan di sana-sini. Per definisi koalisi bertujuan untuk menghimpun antarkekuatan politik demi terbentuknya kekuatan politik baru yang jauh lebih besar dan diharapkan dapat berperan efektif di lembaga legislatif maupun eksekutif nanti. Menurut semua pihak yang terlibat dalam pertemuan antarkekuatan politik itu, koalisi adalah untuk rakyat, juga untuk bangsa dan negara. Idealnya begitu, walau tak semudah itu kita bisa percaya. Sebab fakta bicara, bahwa pihak-pihak yang sebelumnya memprotes malah berhasrat kuat merapat ke pihak yang diprotes. Bahkan ada pihak yang sebelum Pileg 9 April berupaya menjegal langkah pihak yang lain, entah melalui pembentukan Pansus Orang Hilang di DPR maupun lontaran pernyataan-pernyataan politik mereka yang bernada menyerang, akhirnya malah bersepakat membentuk kekuatan baru demi ambisi meraih sukses dalam Pilpres 8 Juli nanti. Baca selengkapnya »

Dimuat pada Harian Batak Pos, 28 April 2009

Jangan Biarkan Menjadi Negara Prahara
Oleh Victor Silaen

Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April telah berlalu meninggalkan seribu-satu persoalan karena tiadanya jawaban memuaskan untuk jutaan rakyat Indonesia yang bertanya tentang kenapa mereka tak bisa dan tak boleh memilih, padahal sebelumnya diimbau berulangkali untuk menggunakan hak pilihnya. “Karena Anda tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).” Begitulah jawaban standar KPU (Komisi Pemilihan Umum) di tingkat nasional sampai daerah, termasuk aparat pemerintah yang menjadi mitranya di tingkat kecamatan dan kelurahan, bahkan sampai RT/RW. Tapi, kan ada KTP (Kartu Tanda Penduduk)? “Ya, tapi tetap tidak bisa. Sudahlah, nanti diurus lagi saja untuk Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).”

Betapa mudahnya negara, melalui aparaturnya, menjawab seperti itu. Terkesan menggampangkan persoalan sekaligus melecehkan rakyat yang menuntut penjelasan ihwal hak mereka yang dihilangkan. Lagi pula yang ditanya momen politik 9 April lalu, mengapa yang dijawab malah proyeksi politik 8 Juli mendatang?

Begitulah penyelanggaraan pesta demokrasi yang sulit untuk dinilai sukses itu. Dari segi keamanan saja, meski berskala “kecil”, tapi di Papua menjelang dan saat hari “H” itu, rangkaian peristiwa menyeramkan telah terjadi. Sebutlah, antara lain, Rabu 8 April, pukul 14.00 WIT: sebuah bom rakitan di Jembatan Muaratane Jayapura meledak. Setelah disisir, ternyata ada dua bom lagi yang belum meledak di tempat yang sama. Hari yang sama, pukul 20.30 WIT, lima warga pendatang (tukang ojek) dikeroyok dan tiga di antaranya meninggal dunia, sementara dua lainnya dirawat di rumah sakit dalam keadaan kritis. Masih hari yang sama, pukul 22.30 WIT, terjadi ledakan tangki nomor 11 milik PT Pertamina Biak pada saat pengisian. Api merambat ke perkampungan sekitar, menewaskan seorang warga. Esoknya, Kamis 9 April, pukul 01.00, terjadi penyerangan ke sebuah pos polisi di daerah perbatasan. Setengah jam kemudian, Polsek Abepura diserang oleh sekelompok orang dengan bom molotov dan panah. Seorang pelaku tewas pada insiden itu. Siang harinya, terjadi pembakaran Gedung Rektorat Universitas Cenderawasih dan bus-bus di sekitarnya.

Dari segi keikutsertaan rakyat sebagai pemberi suara, diduga sedikitnya 40% (lebih dari 45 juta orang) rakyat Indonesia tak dapat menggunakan hak pilihnya lantaran hak tersebut telah dihilangkan. Untuk apa biaya trilyunan rupiah dikucurkan negara demi penyelenggaraan “pesta rakyat” lima tahunan ini, padahal jutaan rakyat tak dapat menikmatinya lantaran tak diundang hadir ke pesta itu? Yang lebih parah, ternyata bukan cuma rakyat pemilih yang kehilangan hak pilihnya. Bahkan sejumlah calon anggota legislatif (caleg) pun turut terampas haknya. Alih-alih bergembira, banyak orang justru berduka meratapi pesta yang kacau-balau itu. Jika didasarkan itu ada pihak-pihak yang menggugat KPU dan Pemerintah, maka kita patut mendukungnya. Ini demi meminta pertanggungjawaban mereka atas kesalahan yang telah dilakukan. Supaya tidak hanya sekedar menjadi wacana, yang kelak berlalu begitu saja tanpa ada tindaklanjutnya yang konkret. Baca selengkapnya »

Dimuat pada Harian Seputar Indonesia, Kamis 26 Maret 2009

Buddha-Bar dan Primadonaisasi Agama
Oleh Victor Silaen

Hingga kini pimpinan dan umat Budha belum berhenti memprotes keberadaan sebuah restoran di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, yang bernama Buddha-Bar. Sebenarnya bukan restoran itu sendiri yang ditentang, melainkan namanya yang dianggap tidak menghormati perasaan seluruh komunitas agama Budha di Indonesia.
Minggu 15 Maret lalu, siang, saya bercakap-cakap dengan Aggy Tjetje, Ketua Umum DPP Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia sekaligus Rektor Institut Agama Buddha Nasional dan beberapa biksu di Vihara Avalokiteshvara di bilangan Mangga Besar, Jakarta Pusat. Di tengah percakapan yang menyoroti isu hangat ini, ada yang berkata begini: “Masak ada pejabat Pemprov DKI yang mengatakan bahwa kata ‘bar’ dalam label restoran itu bermakna ‘tiang’. Lho, kalaupun itu benar, tetap saja jangan pakai nama Budha dong. Jadi mau Tiang Budha kek, Bengkel Budha kek, tetap saja itu menyinggung perasaan kami. Coba kalau namanya Kristen-Bar, apa umat Kristen tidak tersinggung? Kalau Islam-Bar, apa umat Islam tidak tersinggung? Pokoknya, kami menuntut agar nama Budha dihapus dalam label restoran itu.” Baca selengkapnya »

Telah dimuat pada Tabloid Mitra Indonesia, edisi Januari 2009

Mengapa Akhirnya Saya Memutuskan
Masuk ke Dunia Politik Praktis
Oleh Victor Silaen

DPD, bukan DPR

Terus-terang, tak mudah bagi saya untuk memutuskan masuk ke dunia politik praktis – di lembaga-lembaga negara. Sejak 1993, saya sudah menaburkan pikiran-pikiran kritis saya di bidang sosial politik, khususnya dalam rangka menyoroti pelbagai isu yang berkembang di Indonesia. Sejak tahun itu, saya sudah menulis dan mengirimkan banyak tulisan ke pelbagai media cetak, baik media umum maupun media kristiani — dan hingga kini saya masih terus melakukannya. Di samping itu saya juga sudah sering bicara di forum-forum seminar atau diskusi, dalam kapasitas saya sebagai ilmuwan maupun pengamat sosial politik.
Saya percaya bahwa pikiran-pikiran kritis yang sudah saya sebarluaskan melalui tulisan-tulisan maupun diskusi atau dialog langsung di forum-forum tersebut bermanfaat bagi orang banyak. Setidaknya, dalam rangka turut mencerdaskan atau mencerahkan anak bangsa. Namun, apakah manfaatnya juga terasa dalam proses mengubah atau memperbaiki Indonesia sebagai negara-bangsa yang sangat korup ini, hal itu tidak bisa saya pastikan. Di lubuk hati saya berharap demikian, dan karena itulah saya terus-menerus bergumul agar dapat lebih konkret lagi memberikan kontribusi bagi pembaharuan Indonesia.
Dalam kaitan itu saya terus bertanya: partai politik (parpol) manakah yang harus saya masuki? Sebab, bukan apa-apa, untuk bisa ikut bertarung bersama para elit politik di sidang-sidang parlemen, kita tentu membutuhkan “kendaraan politik” yang dapat membawa kita ke sana. Jadi, parpol manakah yang sekiranya tepat untuk saya bergabung di dalamnya? Baca selengkapnya »

Dimuat pada Harian Batak Pos, 28 Februari 2009

KPU Jangan Berpolitik dan Berpolemik
Oleh Dr. Victor Silaen, MA

Seperti halnya lembaga-lembaga independen negara yang didirikan pasca-Soeharto, Komisi Pemilihan Umum (KPU) termasuk lembaga quasi-negara yang para komisionernya berasal dari berbagai kalangan dan bersifat independen. Artinya, mereka digaji dan difasilitasi oleh negara, namun bukan merupakan subordinasi dari pemerintah atau lembaga eksekutif. Itu sebabnya, secara hukum, kerja-kerja mereka dilandasi dengan sebuah perundang-undangan. Mereka mendapat mandat dari lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melaksanakan segala sesuatu yang sudah diproses secara politik menjadi sebuah kebijakan publik yang sah dan mengikat.

Berdasarkan itu, bolehkah KPU berpolitik? Jelas tidak. KPU hanya berwenang melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh para elit politik di DPR. Terkait pemilu, maka KPU-lah penyelenggaranya. Di ranah dan ruang-lingkup itulah pula kelak KPU harus memberi pertanggungjawaban: penyelenggaraan pemilu. Soal bagaimana aturan main pemilu itu sendiri, tentu KPU juga tidak usah pusing dan repot memikirkannya. Sebab, aturan main merupakan bagian dari apa yang harus dipikirkan oleh para politisi di DPR.

Terkait itu, lalu mengapa untuk sekian waktu lamanya KPU sempat masuk ke dalam wacana “suara terbanyak versus zipper system”? Mengapa pula harus ikut-ikutan berpolemik, ketika wacana tersebut kemudian memunculkan pendapat pro dan kontra terhadap zipper system? Bahkan salah seorang komisionernya, Andi Nurpati, pernah “ngotot” dengan mengatakan KPU tetap akan memberlakukan peraturan tersebut kendati perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) terkait zipper system itu tidak dikabulkan. KPU, kata Andi, siap melayani gugatan bila peraturan tersebut dianggap melanggar peraturan. Heran sekali, kok terkesan KPU malah siap menabrak peraturan? Baca selengkapnya »

Dimuat pada Harian Batak Pos, 21 Februari 2009

Mobokrasi di Medan dan Aktor Intelektual
Oleh Dr. Victor Silaen, MA

Tragedi Medan, Selasa 3 Februari lalu, yang mengorbankan nyawa Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Abdul Aziz Angkat, hingga kini masih terus bergulir sebagai wacana publik maupun proses hukum. Kita angkat topi jika pemerintah dan aparat kepolisian benar-benar serius mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan di balik peristiwa itu. Kita mendukung jika pihak-pihak yang bersalah dalam aksi tersebut diproses secara hukum, mulai dari penahanan, pemeriksaan, hingga kelak dibawa ke meja hijau untuk diadili.

Hukum di negara hukum (rechstaat) ini memang harus ditegakkan untuk dan dalam semua kasus. Tidak ada pilihan lain: pemerintah, aparat keamanan, dan aparat hukum harus bersikap dan berlaku sama untuk dan dalam semua kasus. Tidak boleh pilih bulu, jika betul-betul Indonesia adalah negara hukum.

Terkait itu, peristiwa Demo Antikenaikan Harga BBM di depan Gedung DPR yang rusuh akhir Juni 2008 kini sedang diusut secara hukum. Pihak-pihak yang diduga kuat sebagai “aktor intelektual” dalam aksi demo brutal itu sudah dipanggil, ditahan, dan diperiksa secara hukum sampai akhirnya beberapa di antara mereka ditetapkan sebagai tersangka. Apakah karena aksi demo tersebut menyebabkan beberapa fasilitas negara rusak sehingga harus dicari “aktor intelektual” di belakangnya? Sama halnya dengan Tragedi Medan Selasa Kelabu itu. Apakah lantaran seorang Ketua DPRD Sumut tewas pasca-demo brutal tersebut sehingga satu persatu terduga “aktor intelektualnya” kini ditahan? Baca selengkapnya »